Korban Terus Bertambah, Maximus Desak Pemerintah Tegas Hentikan Pertumpahan Darah di Mimika
TIMIKA – Tokoh masyarakat sekaligus pengusaha muda Papua, Maximus Tipagau, mengeluarkan seruan keras kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak untuk segera bertindak tegas menghentikan konflik horizontal yang terus berkecamuk di Distrik Kwamki Narama.
Konflik yang meletus sejak Oktober 2025 itu telah menelan sekitar 10 korban jiwa, termasuk aparat kepolisian, serta menebar rasa takut di tengah warga. “Ini bukan lagi sekadar benturan antarwarga. Konflik ini sudah menjelma menjadi persoalan kemanusiaan, keamanan, dan kewibawaan negara,” tegas Maximus, Senin (5/1/2026).
Ia menilai pemerintah daerah gagal menunjukkan kehadiran nyata. Padahal, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa bersama Forkopimda Mimika dan Puncak sempat memediasi dua kubu pada Desember 2025. Namun, perdamaian yang diharapkan tak pernah berbuah permanen.
Situasi kembali memanas setelah korban jiwa jatuh pada Minggu (4/1/2026) dan seorang perempuan paruh baya meninggal sehari kemudian. Maximus mendesak Polres Mimika bertindak tegas, termasuk menangkap para aktor utama yang disebut sebagai “kepala perang” dari kedua kubu.
“Penegakan hukum tidak boleh setengah hati. Negara harus hadir dan menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum,” ujarnya lantang.
Selain aspek keamanan, Maximus menyoroti lemahnya pendataan administrasi kependudukan di wilayah konflik. Ia menekankan pentingnya kejelasan status warga—apakah ber-KTP Mimika atau Puncak—agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antar pemerintah daerah.
Meski menuntut penegakan hukum, Maximus mengingatkan bahwa pendekatan represif semata tidak akan menyelesaikan akar masalah. Ia mendorong kedua kepala daerah membuka ruang dialog dengan mengedepankan hukum positif sekaligus musyawarah adat.
“Pendekatan humanis dan adat akan melahirkan perdamaian yang lebih kokoh dibanding sekadar penjagaan aparat,” katanya.
Maximus juga mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan akan merusak kredibilitas pemerintah daerah dan menghambat pembangunan Papua Tengah. Ia mencontohkan, satu dekade lalu Kwamki Narama yang hanya berjarak beberapa menit dari Bandara Mozes Kilangin Timika masih dikenal sebagai kawasan aman dan kondusif.
“Ini bukti bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat sangat menentukan. Konflik sekecil apa pun harus segera diatasi sebelum meluas,” tandasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Maximus mengusulkan agar tradisi konflik yang masih membayangi masyarakat dialihkan menjadi festival budaya yang edukatif, termasuk menghidupkan kembali Festival Kamoro Kakuru.
“Dengan dukungan Otonomi Khusus dan APBD Mimika yang besar, masyarakat asli Papua harus merasakan keamanan, kesejahteraan, dan penghormatan atas hak-haknya,” pungkasnya.
Tidak ada komentar