RAKOR TPPS: Komitmen Papua Tengah Dalam Percepatan Penurunan Stunting
PAPUATENGAHNEWS.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pada Rabu (4/12/2024). Bertempat di Aula LPP RRI Nabire, kegiatan ini dihadiri oleh pejabat pemerintah, kepala OPD, serta perwakilan lintas sektor.
Acara dibuka secara resmi oleh Staf Ahli II Sekda Papua Tengah, Herman Kayame, ST., MT., mewakili Penjabat Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik. Dalam sambutannya, Herman menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk menurunkan angka prevalensi stunting yang masih tinggi.
Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021-2023 dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting di Papua Tengah mencapai 39,4%, jauh di atas target nasional sebesar 14% pada 2024.
Rapat ini merumuskan strategi percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pendekatan lintas sektor yang konvergen dan terintegrasi. Beberapa poin utama yang menjadi fokus meliputi:
1. Peningkatan Kinerja Posyandu: Memastikan seluruh Posyandu di Papua Tengah berjalan sesuai ketentuan.
2. Kolaborasi Antar Lembaga: Membangun komunikasi dan kerja sama dengan badan usaha, lembaga non-pemerintah, dan komunitas.
3. Pelaporan Berkala: TPPS diwajibkan memberikan laporan bulanan dan semesteran untuk meningkatkan akuntabilitas program.
4. Pendampingan dari BPS: Mengharapkan dukungan Badan Pusat Statistik untuk memberikan bimbingan dan pengawasan di delapan kabupaten di Papua Tengah.
Masa Depan Anak Papua
Dalam rapat ini juga ditekankan bahwa anak-anak Papua merupakan aset masa depan bangsa yang harus dijaga. Percepatan penurunan stunting menjadi prioritas demi meningkatkan kualitas hidup mereka.
“Mari kita bersinergi mempercepat penurunan angka stunting di Papua Tengah. Kerja sama semua pihak adalah kunci untuk mencapai keberhasilan,” ujar Herman Kayame.
Rapat koordinasi ini ditutup dengan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi, khususnya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Pembukaan rapat secara resmi menjadi langkah awal menuju target nasional penurunan prevalensi stunting.
Pos Terkait
Tidak ada komentar