Tambang Ilegal di Papua Belum Tertib, Mandenas Serukan Penataan Tata Kelola SDA
Jayapura, 12 Oktober 2025 — Anggota DPR RI dari Tanah Papua, Yan Mandenas, mengangkat isu krusial yang terus menghantui wilayah Papua: tambang ilegal yang belum juga tertib. Dalam pernyataannya, Mandenas menegaskan bahwa praktik tambang liar ini melibatkan banyak pihak, mulai dari oknum aparat, ormas, masyarakat, hingga pemodal asing yang memanfaatkan warga lokal sebagai tameng operasi.
“Selama tambang ilegal tidak ditertibkan, konflik akan terus terjadi. Dari serangan KKB, bentrok antar warga, sampai keterlibatan aparat yang membackup aktivitas ilegal,” tegas Mandenas.
Ancaman Nyata dan Kerugian Negara
Mandenas menyebut dirinya memiliki data lengkap terkait aktivitas tambang ilegal di Papua. Ia mendesak pemerintah untuk menegakkan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada penataan sistem tata kelola sumber daya alam.
“Sistem yang bocor ini merugikan negara dan tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat. Kita harus dukung penataan dari atas hingga ke akar,” ujarnya.
Ia mencontohkan kerugian negara dari sektor timah di Bangka Belitung yang mencapai Rp300 triliun, sebagai bukti nyata betapa besar dampak dari tata kelola yang buruk.
Solusi: Tambang Rakyat Berbasis Koperasi
Sebagai solusi, Mandenas mendorong pendekatan koperasi tambang rakyat sesuai revisi UU Minerba 2025, yang memberikan hak pengelolaan hingga 2.500 hektare kepada masyarakat.
Ia menyoroti langkah awal yang telah dilakukan di Manokwari, Papua Barat, di mana pemerintah mulai menertibkan tambang ilegal di kawasan hutan konservasi Pegunungan Arfak, melibatkan lebih dari 200 alat berat.
“Kita tawarkan konsep tambang rakyat berbasis koperasi. Ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo untuk menata pengelolaan sumber daya alam dari bawah,” tutup Mandenas.
Menuju Indonesia Emas 2045
Mandenas mengingatkan bahwa jika praktik tambang ilegal terus dibiarkan, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai.
“Kalau semua berpikir jangka pendek dan ikut main tambang ilegal, habis sudah sumber daya kita. Penataan harus dimulai sekarang,” pungkasnya.
Tidak ada komentar