Bukan Soal Kursi, Tapi Soal Rakyat: Pemprov Tegas Tolak Skema Tak Pro Sosial
Wamena 7 Juli 2025— Rencana kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan maskapai nasional Sriwijaya Air kandas di tengah jalan. Bukan soal teknis penerbangan, melainkan karena perbedaan visi soal subsidi sosial yang dinilai tak kunjung mendapat angin segar dari pihak maskapai.
Kepala Dinas Perhubungan Papua Pegunungan, Jimmy Yoku, menyampaikan bahwa proposal subsidi untuk masyarakat yang diajukan pemprov tidak mendapat tanggapan semestinya dari Sriwijaya Air.
“Kami ingin memberi kemudahan bagi guru, pelajar, pasien rujukan, tokoh adat, hingga warga dalam kondisi darurat—yang memiliki KTP Papua Pegunungan. Tapi respons dari Sriwijaya Air sangat mengecewakan,” ujar Jimmy dalam keterangannya.
Langkah kerja sama ini sebenarnya bagian dari program unggulan 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo dan Ones Pahabol. Tujuannya sederhana namun berdampak besar: memberi akses transportasi udara yang terjangkau dan sekaligus menekan inflasi yang selama ini mencekik masyarakat daerah pegunungan.
Namun, setelah serangkaian komunikasi yang dinilai tidak profesional dan usulan yang diabaikan, Pemprov mengambil langkah tegas—membatalkan kerja sama.
Surat resmi pembatalan telah dilayangkan pada Senin, 7 Juli 2025 ke manajemen Sriwijaya Air.
Sementara itu, pihak maskapai justru mengajukan skema subsidi berbeda: pemerintah daerah diminta menanggung biaya 50 kursi kosong per penerbangan pulang-pergi, masing-masing 30 untuk rute Wamena–Biak dan 20 untuk Wamena–Makassar. Total? 100 kursi tiap kali bolak-balik.
Jimmy menilai skema tersebut bisa diterima, tetapi mengabaikan kebutuhan sosial yang menjadi jantung dari misi pemerintah daerah.
“Kami tak ingin program ini hanya jadi formalitas, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan tak merasakannya.”
Pemerintah Papua Pegunungan kini tengah menyusun strategi baru, dengan pola kerja sama alternatif yang lebih berpihak pada rakyat.
“Kami mohon kesabaran dari warga delapan kabupaten Papua Pegunungan. Kami tetap berkomitmen menurunkan biaya mahal lewat kerja sama yang lebih berpihak dan berdaya guna,” tutup Jimmy.
Tidak ada komentar