DPRK Nduga Desak Pemerintah Buka Akses Pencarian 23 Korban Banjir Bandang
KENEYAM — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nduga mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Nduga bersama Provinsi Papua Pegunungan untuk segera membuka akses dan jaminan keamanan dalam proses pencarian korban sebanyak 23 warga yang hilang, berakibat dari tragedi banjir bandang yang melanda di Wilayah aliran sungai Yuguru.
Dalam bencana alam tanah longsor dan banjir itu melanda Dua Distrik, diantaranya Distrik Dal dan Distrik Mebrok, bencana ini terjadi menyusul intensitas curah hujan yang cukup tinggi yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa waktu yang lalu.
Hal itu disampaikan langsung oleh Anggota DPRK Kabupaten Nduga, Leri Gwijangge, S.AP kepada Wartawan di Wamena, Selasa (4/11/2025).
Anggota DPRK Kabupaten Nduga, Leri Gwijangge, S.AP menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tinggi kepada Bupati Kabupaten Nduga bersama rombongan yang mana telah turun langsung membawa bantuan maupun melihat secara dekat di lokasi kejadian Distrik Dal.
Sampai dengan hari ini, tim bersama masyarakat sedang dalam proses pencarian khusus untuk Distrik Dal.
“Mereka masih fokus pada upaya evakuasi dan memastikan keselamatan warga, data korban dan kerugian sedang kami kumpulkan karena sulitnya akses ke beberapa titik,” lengkapnya.
Leri Gwijangge menjelaskan, sebanyak 23 orang yang hilang dalam banjir bandang diantaranya, 15 orang dari Distrik Dal, kemudian 8 orang dari Distrik Mebrok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.
Korban dan Kerusakan
Hingga saat ini, data pasti mengenai jumlah korban jiwa maupun kerugian material masih dalam tahap pendataan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat dan tim gabungan.
Anggota DPR Kabupaten Nduga, Leri Gwijangge menerangkan, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga segera membuka akses dan jaminan keamanan terlebih khusus di Distrik Mebrok, agar 8 orang yang hilang itu masyarakat bisa melakukan pencarian di sepanjang kali dari hulu ke hilir.
Agar Pemerintah maupun TNI/Polri serta semua tokoh bisa turun menggunakan dengan pesawat perintis untuk melakukan pencarian bersama-sama dengan masyarakat setempat, jika hal itu tidak dilakukan maka, sulit untuk masyarakat lakukan operasi di wilayah itu.
“Kami dari DPR hadir untuk memberikan dukungan moril dan materiil kepada saudara-saudara kita yang ada dua posko di Wamena, Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan, Ini adalah bentuk kepedulian kami sebagai wakil rakyat,” terangnya.
Leri menyebutkan, Masyarakat dari Distrik Mebrok, Kabupaten Nduga, mereka menyampaikan aspirasi mendesak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan aparat keamanan untuk segera mengambil tindakan.
Masyarakat menuntut pembukaan akses dan jaminan keamanan demi kelancaran operasi pencarian korban yang hingga kini belum ditemukan, serta pemulihan kondisi daerah.
“Oleh sebab itu, kami mendesak agar Pemerintah Daerah segera melakukan upaya penanggulangan lebih lanjut, terutama dalam pembukaan akses jalan dan penyediaan kebutuhan dasar di posko pengungsian,” sebutnya.
Menurutnya, akses ini penting karena wilayah tersebut diduga menjadi lokasi pencarian korban yang belum ditemukan,
Masyarakat berharap, dengan dibukanya akses, tim pencari yang terdiri dari aparat daerah (seperti Kepala Distrik), perwakilan rakyat, dan tokoh masyarakat setempat dapat segera turun ke lokasi.
“Kami hanya meminta Pak Bupati membuka akses saja, yang penting penerbangan bisa masuk, kalau penerbangan masuk, kami anak daerah ada, Baik Kepala Distrik, Wakil Rakyat, perangkat kampung, semua yang dari daerah itu ada, jadi kita bisa turun ke sana.” terangnya.
Masyarakat juga menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai situasi keamanan, adanya anggota dan pos militer yang bertugas di lokasi disinyalir telah menyebabkan trauma pada warga, termasuk para korban.
Untuk itu, masyarakat meminta Pemkab Nduga agar menyampaikan permohonan kepada anggota dan pos yang bertugas di sepanjang jalur Disungai Yuguru dan sekitarnya untuk sementara menghentikan operasi militer di wilayah tersebut, agar masyarakat dapat leluasa melakukan pencarian korban tanpa rasa takut.
“Kami meminta memohon untuk menyampaikan kepada anggota yang tugas di lapangan di sana untuk tidak melakukan operasi, karena masyarakat sedang melakukan pencarian.” terang Anggota DPRK Nduga, Leri Gwijangge.
Ia berharap, Pemerintah Daerah segera mengeluarkan surat resmi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait (Bandara, maskapai penerbangan sipil) guna memfasilitasi masuknya penerbangan dan akses pemerintah daerah ke lokasi.
Surat ini diharapkan disepakati dan ditandatangani bersama oleh seluruh jajaran pimpinan daerah, termasuk Bupati, pimpinan DPRD, Dandim, dan Kapolres.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gabungan Nduja, Tarni Wandikbo mengatakan, wilayah ini sangat sulit untuk dijangkau oleh pemerintah, oleh sebab itu masyarakat memohon kepada pemerintah untuk segera memberikan jaminan keamanan, agar mereka bisa melakukan pencarian.
Maka mengedepankan keselamatan dan kemanusiaan di atas segalanya, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan aparat dalam menjaga keamanan.
“Kami minta kepada Bupati untuk segera menyurat ke Gubernur Papua Pegunungan untuk memberikan surat ijin, agar masyarakat yang melakukan pencarian di daerah itu punya jaminan jelas, khusus di Distrik Mebrok, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan,” katanya.
Tarni juga menekankan bahwa langkah ini sangat mendesak demi memastikan jaminan hidup bagi warga yang akan melakukan pencarian, serta untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan pasca-bencana. (*)
Tidak ada komentar