Ketua Komisi II Tegaskan Komitmen DPR Papua Selatan Kawal Hak Telekomunikasi Rakyat

Merauke, 9 September 2025 – Ketua Komisi II DPR Papua Selatan, Yulians Charles Gomar, S.H., M.H., menyampaikan keprihatinan mendalam atas terjadinya penurunan kualitas jaringan internet di wilayah Papua Selatan sejak pukul 14.00 WIT, padahal menurut pemberitahuan resmi melalui SMS pelanggan, Telkom baru akan melakukan pemutusan jaringan sementara pada pukul 23.00 WIT.

Dalam komunikasi langsung dengan General Manager Telkom Witel Papua, Ketua Komisi II mengonfirmasi bahwa gangguan lebih awal tersebut bukan karena percepatan jadwal perbaikan, melainkan akibat putusnya jalur backup Fakfak–Ambon di dekat Ambon. Jalur Fakfak–Ambon yang semula difungsikan untuk menopang trafik sementara saat jalur utama Sorong–Merauke dipersiapkan untuk perbaikan, ikut mengalami kerusakan sehingga menyebabkan jaringan di Papua Selatan melemah lebih cepat dari jadwal resmi.

“Informasi resmi yang beredar kepada masyarakat adalah gangguan dimulai pukul 23.00 WIT, tetapi faktanya jaringan di Papua Selatan sudah melemah sejak sekitar pukul 14.00 WIT. Hal ini menimbulkan kebingungan dan keresahan masyarakat. Kami meminta Telkom bersikap transparan dan menyampaikan penjelasan terbuka mengenai kondisi teknis yang sebenarnya,” ujar Yulians Charles Gomar.

Lebih lanjut, Ketua Komisi II DPR Papua Selatan menegaskan bahwa dalam percakapan dengan manajemen Telkom, terungkap kondisi jalur kabel laut yang cukup kompleks. Jalur utama Sorong–Merauke saat ini masih dalam rencana perbaikan sesuai schedule nasional. Sementara trafik dialihkan melalui jalur Fakfak–Ambon. Namun karena jalur Fakfak–Ambon juga terputus di dekat Ambon, maka beban jaringan di wilayah Papua Selatan tidak lagi dapat ditopang secara optimal.

Dalam penjelasan GM Telkom Witel Papua kepada Ketua Komisi II, gangguan ini berdampak tidak hanya di Papua Selatan, tetapi juga di sebagian wilayah Papua Tengah seperti Nabire. Meski demikian, Timika relatif lebih stabil karena memiliki kapasitas backup lebih besar dibanding Merauke. “Peristiwa ini memperlihatkan pentingnya percepatan pembangunan jalur redundansi. Tanpa jalur cadangan yang memadai, setiap kali terjadi kerusakan, Papua Selatan selalu menjadi wilayah yang paling terdampak,” tegas Gomar.

Ketua Komisi II juga menekankan perlunya pernyataan resmi dari Telkom dan Telkomsel kepada publik agar masyarakat tidak salah paham. Ia menilai keterbukaan informasi adalah bagian dari tanggung jawab pelayanan publik. “Kami berharap Telkom segera menyampaikan ke umum tentang putusnya jalur Fakfak–Ambon ini, dan memastikan bahwa komitmen perbaikan jalur Sorong–Merauke tetap berjalan sesuai jadwal,” tambahnya.

Komisi II DPR Papua Selatan akan terus mengawal proses pemulihan jaringan, termasuk memastikan tiga hal pokok:

1.Perbaikan jalur Sorong–Merauke sesuai jadwal pada 9–10 September dan 12–14 September 2025.

2.Ketersediaan jalur redundansi agar Papua Selatan tidak lagi mengalami lumpuh total setiap kali terjadi gangguan.

3.Penyediaan alternatif komunikasi seperti posko internet dan backup satelit yang layak selama proses pemeliharaan berlangsung.

“Papua Selatan adalah garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh lagi kita biarkan wilayah perbatasan ini terisolasi secara digital. Gangguan berulang sejak 2018 harus menjadi peringatan keras bagi Telkom untuk menempatkan Papua Selatan sebagai prioritas nasional dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi,” tegas Yulians Charles Gomar.

Ketua Komisi II menutup pernyataannya dengan mengajak masyarakat tetap tenang dan bersabar menghadapi gangguan yang sedang terjadi, seraya menegaskan komitmen DPR Papua Selatan untuk terus mengawal kepentingan rakyat. “Kami hadir bersama rakyat Papua Selatan, memastikan hak masyarakat atas akses telekomunikasi yang adil, merata, dan berkelanjutan dapat segera terwujud dan beharap agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.