Kolaborasi Provinsi, Kabupaten, dan Distrik Demi Tata Kelola Responsif dan Inklusif
Wamena, 4 November 2025 — Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Provinsi Papua Pegunungan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Kapasitas Pemerintah Distrik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum” pada Rabu, 3 November 2025, bertempat di Hotel Grand Baliem, Wamena. Kegiatan ini melibatkan perwakilan kepala distrik dari delapan kabupaten, para asisten bupati, serta kepala bagian pemerintahan.
FGD ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan langkah kolaboratif dalam memperkuat peran distrik sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Dalam sambutan Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Aron Wanimbo, ditegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten sangat ditentukan oleh kekuatan tata kelola di tingkat distrik.
“Distrik adalah ujung tombak pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, FGD ini sangat penting untuk menyamakan tugas dan fungsi, mengidentifikasi tantangan di lapangan, memperkuat kapasitas aparatur, serta merumuskan strategi kolaboratif lintas level pemerintahan,” ujar Aron Wanimbo.
Gubernur juga menekankan pentingnya lahirnya rekomendasi strategis dari FGD ini yang dapat ditindaklanjuti menjadi program nyata, bukan sekadar diskusi di atas kertas. Pemerintah Provinsi berkomitmen mendukung penguatan pemerintahan distrik melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan fasilitas pendukung, dan penguatan mekanisme koordinasi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kabag Otonomi Khusus Biro Tapem, Ibrahim Rumere, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kembali peran dan fungsi distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Selama ini kita melihat masih ada ketidaksinkronan antara tugas dinas-dinas di distrik, seperti pendidikan, kesehatan, dan kependudukan. Melalui FGD ini, kita ingin mendorong agar pelayanan dasar bisa langsung diakses masyarakat tanpa harus ke ibu kota kabupaten,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menyinergikan regulasi dan kewenangan antara provinsi, kabupaten, dan distrik, guna menghindari tumpang tindih tugas serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
FGD ini dihadiri oleh perwakilan dari tiga distrik terdekat di masing-masing kabupaten, serta para pejabat teknis dari dinas-dinas terkait yang memiliki peran langsung dalam pelayanan di tingkat distrik.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.
Tidak ada komentar