Koperasi Merah Putih Jadi Prioritas Nasional, Papua Pegunungan Siap Wujudkan Ekonomi Kerakyatan

PapuaTengahNews
11 Nov 2025 14:11
3 menit membaca

Wamena, 11 November 2025 — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar Pelatihan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) se-Provinsi Papua Pegunungan di Gedung Sekolah Minggu GKI Betlehem, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada Selasa (11/11/2025).

Kegiatan ini diinisiasi sebagai langkah nyata mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi di tingkat desa.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep, dalam sambutannya menegaskan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan salah satu agenda strategis pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dari desa.

“Presiden Prabowo memiliki beberapa program yang sifatnya strategis untuk seluruh rakyat Indonesia. Selain program makan bergizi gratis (MBG) dan sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih menjadi salah satu prioritas karena menyentuh langsung kebutuhan ekonomi masyarakat di tingkat bawah,” ujar Demianus Siep.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan alokasi dana besar untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir soal permodalan.

Menurutnya, program ini merupakan peluang emas bagi masyarakat Papua Pegunungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah.

“Kegiatan ini penting karena para pendamping dan fasilitator akan menjadi ujung tombak keberhasilan koperasi di desa. Ini kesempatan bagi anak-anak muda kita untuk berperan langsung dalam pembangunan ekonomi rakyat,” tambahnya.

Demianus Siep juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

“Program makan bergizi ini penting untuk meningkatkan mutu gizi anak-anak agar mereka bisa bersaing dengan anak-anak dari daerah lain,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Pegunungan, Alpius Yigibalom, memaparkan perkembangan terkini terkait implementasi program Koperasi Merah Putih di wilayahnya.

Menurut data yang dimilikinya, Papua Pegunungan memiliki 2.572 desa yang tersebar di delapan kabupaten, namun hingga kini baru 1.419 koperasi yang terdaftar secara resmi dan memiliki akta notaris.

“Secara nasional, sudah terbentuk sekitar 80 ribu Koperasi Merah Putih. Untuk Papua Pegunungan, capaian tertinggi ada di Kabupaten Pegunungan Bintang dengan sekitar 75 persen koperasi yang sudah aktif,” ungkap Alpius.

Ia menambahkan, beberapa kabupaten lain juga menunjukkan perkembangan signifikan, seperti Mamberamo Tengah, Yalimo, dan Jayawijaya yang telah mencapai sekitar 59 persen. Sementara itu, Yahukimo mencapai 58 persen, Tolikara 33,8 persen, Nduga 28,6 persen, dan Lanny Jaya baru 15,5 persen.

“Kami terus berupaya membangun komunikasi dan sinkronisasi data antara kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Namun, tantangan di lapangan masih cukup besar karena koordinasi antarwilayah belum maksimal,” jelasnya.

Pelatihan yang akan berlangsung selama lima hari ini diikuti oleh perwakilan dari delapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan. Para peserta akan dibekali dengan materi kewirausahaan, manajemen koperasi, serta strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

“Kalian adalah ujung tombak pertumbuhan ekonomi di Papua Pegunungan. Pemerintah ingin kalian ditempa menjadi tenaga pendamping koperasi yang profesional dan mandiri,” tegas Alpius di hadapan peserta pelatihan.

Ia berharap, usai pelatihan ini, setiap kabupaten minimal memiliki dua hingga sepuluh koperasi aktif di tingkat desa atau kelurahan.

“Kami ingin ada hasil nyata. Tidak harus semua desa sekaligus, tapi setiap kabupaten harus mulai dari yang kecil untuk menumbuhkan gerakan koperasi rakyat,” ujarnya.

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap tercipta pendamping koperasi yang tangguh dan visioner dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Program Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    x