Papua Pegunungan Fokus pada Investasi, Lingkungan, dan Ekonomi OAP
Wamena — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan komitmennya dalam memperkuat fondasi hukum daerah melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025. Pidato resmi mewakili Gubernur dibacakan oleh Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Ones Pahabol, S.E., M.M., dalam Sidang Paripurna DPR Papua Pegunungan yang digelar Rabu, 24 Juli 2025 di Gedung Aithousa Wamena.
Dalam pidatonya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022, Papua Pegunungan membutuhkan regulasi yang kuat, jelas, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Peraturan daerah, menurutnya, bukan sekadar instrumen hukum, tetapi arah kebijakan pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan.
Propemperda Tahun 2025 memuat total 24 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), terdiri dari 21 usulan Pemerintah Daerah dan 3 usulan inisiatif DPR Papua Pegunungan. Seluruh rancangan telah disusun berdasarkan kebutuhan hukum lokal, selaras dengan norma hukum nasional, dan mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Daftar 21 Ranperda Usulan Pemerintah Daerah:
1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
2. Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
3. Ranperda tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025
4. Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
7. Ranperdasus tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Rakyat Papua dalam Penyusunan Perdasus
8. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Ranperda tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua
10. Ranperda tentang Hak Majelis Rakyat Papua
11. Ranperda tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Majelis Rakyat Papua
12. Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Asli Papua Pegunungan
13. Ranperda tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga
14. Ranperda tentang Hak Orang Asli Papua untuk Memperoleh Pekerjaan dan Penghasilan yang Layak
15. Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
16. Ranperda tentang Upaya Perbaikan Gizi
17. Ranperda tentang Lambang Daerah
18. Ranperda tentang Pinjaman Daerah
19. Ranperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
20. Ranperda tentang Perlindungan Bahasa Daerah
21. Ranperda tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Daftar 3 Ranperda Inisiatif DPR Papua Pegunungan:
1. Ranperdasus tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Orang Asli Papua
2. Ranperdasi tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR Papua Pegunungan
3. Ranperdasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Wakil Gubernur menutup pidatonya dengan harapan agar pembahasan dan penetapan seluruh rancangan peraturan daerah dapat berlangsung secara seksama, tepat waktu, dan menghasilkan regulasi yang berkualitas, partisipatif, serta menjawab kebutuhan masyarakat Papua Pegunungan secara nyata.
Tidak ada komentar