Pemerintah Dorong Pengembangan Apoteker Lokal, OAP Diharapkan Ambil Peran Strategis
Wamena, 10 Mei 2025 – Gubernur Papua Pegunungan, yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Wasuok Demianus Siep, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Seminar Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Pengurus Daerah Papua Pegunungan di Hotel Baliem Pilamo, Wamena. Acara ini mengangkat tema “Mental Health di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0”, yang berfokus pada peran apoteker dalam sistem kesehatan serta tantangan di tengah kemajuan teknologi dan digitalisasi.
Dalam sambutannya, Sekda Wasuok Demianus Siep menyampaikan bahwa Rakerda ini merupakan yang pertama bagi IAI Papua Pegunungan sejak provinsi ini dimekarkan. Ia menekankan bahwa apoteker memiliki peran yang sangat krusial, khususnya sebagai penghubung antara pasien dan obat-obatan.
Namun, Papua Pegunungan masih menghadapi keterbatasan tenaga apoteker, dengan jumlah yang tersedia hanya 154 orang untuk mengcover 8 kabupaten, angka yang masih sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan daerah. “Bagaimana cara kita meningkatkan jumlah ini? Kita harus memastikan bahwa daerah-daerah pelosok juga memiliki apoteker yang handal, yang bisa menjadi jembatan antara pasien dan dokter,” ujarnya.
Ia juga menyoroti minimnya jumlah apoteker dari kalangan Orang Asli Papua (OAP), yang seharusnya memiliki peran strategis dalam menerjemahkan pesan dokter kepada masyarakat akar rumput. “Jika apoteker OAP belum siap, maka tenaga non-OAP yang bertugas di sini setidaknya harus mampu menguasai bahasa lokal. Rata-rata masyarakat kita kesulitan memahami istilah medis, apalagi tulisan dokter yang sering kali sulit dibaca. Peran apoteker menjadi sangat penting untuk memastikan pasien mendapatkan informasi yang benar mengenai obat yang mereka konsumsi,” tambahnya. Sekda Wasuok juga menyampaikan harapannya agar lebih banyak anak-anak OAP yang menekuni profesi apoteker.
Ia berharap agar institusi pendidikan di Papua Pegunungan dapat segera membuka program profesi apoteker, sehingga anak-anak Papua tidak perlu keluar daerah untuk melanjutkan studi. Ia juga mengusulkan agar pemerintah memberikan dukungan finansial, seperti yang sudah dilakukan dalam program pendidikan kedokteran, dengan kewajiban bagi lulusan untuk kembali bertugas di daerah masing-masing setelah menyelesaikan studi.
Sementara itu, *Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Papua yang juga sebagai narasumber, Eduard Sihotang, mengungkapkan bahwa Rakerda ini bertujuan untuk memperkuat organisasi apoteker, menyatukan pemikiran serta menyusun rencana kerja ke depan.
Ia menyebutkan bahwa kurang dari 10% mahasiswa S1 Farmasi melanjutkan ke jenjang profesi apoteker, terutama dari kalangan Orang Asli Papua (OAP). Biaya tinggi dan kebutuhan untuk belajar di luar daerah menjadi kendala utama bagi mereka.
Sebagai solusi, ia berharap agar ada dorongan kuat dari institusi pendidikan untuk membuka program studi profesi apoteker di Papua Pegunungan, sehingga anak-anak Papua tidak perlu keluar daerah dan dapat berkuliah dengan biaya lebih terjangkau. Ia juga mengusulkan agar pemerintah memberikan dukungan finansial, sehingga lebih banyak anak-anak Papua dapat menjadi apoteker dan kembali bertugas di daerah masing-masing setelah lulus.
Eduard menegaskan bahwa ia akan terus mendampingi Papua Pegunungan hingga daerah ini bisa mandiri, baik dalam pengelolaan tenaga farmasi maupun dalam pengembangan pendidikan bidang apotek.
Ketua Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia Daerah Papua Pegunungan, Apt. Yusnita Tabi Pataru, mengungkapkan bahwa banyak Puskesmas di Papua Pegunungan belum memiliki apoteker tetap, karena sebagian besar tenaga farmasi yang bertugas belum berstatus PNS.
Menurutnya, penghentian tenaga honorer oleh pemerintah semakin memperburuk ketersediaan tenaga farmasi di fasilitas kesehatan. Saat ini, masih ada beberapa apoteker yang bekerja secara sukarela, tanpa gaji, demi membantu pelayanan kesehatan di daerah.
Ia meminta agar pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan tenaga farmasi, agar setiap Puskesmas di 8 kabupaten Papua Pegunungan memiliki tenaga apoteker yang memadai.
“Kehadiran apoteker sangat krusial. Tanpa apoteker, tidak ada obat yang bisa beredar secara legal, baik di apotek, rumah sakit, maupun Puskesmas. Semua perizinan farmasi harus melibatkan tenaga apoteker. Oleh karena itu, kami sangat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam pemenuhan tenaga apoteker di daerah ini,” tutup Yusnita.
Dengan adanya Rakerda ini, diharapkan bahwa Papua Pegunungan semakin siap menghadapi tantangan dalam dunia farmasi, sekaligus menciptakan kebijakan yang berpihak kepada peningkatan layanan kesehatan masyarakat secara khusus di Honai Besar Provinsi Papua Pegunungan.
Tidak ada komentar