Pj Velix Wanggai Terima Aksi Demo Damai Tolak MBG di Papua Pegunungan, Segera Mendiskusikannya
WAMENA, 17 Februari 2025 – Aliansi pelajar dan mahasiswa Provinsi Papua Pegunungan melakukan demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan, menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Aksi damai ini berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan dan dihadiri oleh ribuan pelajar dan mahasiswa.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Velix V. Wanggai, bersama dengan Penjabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Drs. Wasuok Demianus Siep, Bupati Jayawijaya, Thony M. Mayor, Penjabat Bupati Lanny Jaya, Alpius Jigibalom, Perwakilan MRP Papua Pegunungan, Anggota DPRP Papua Pegunungan, Anggota DPRK Kabupaten Jayawijaya, serta Forkopinda menerima langsung aspirasi yang disampaikan oleh para demonstran.
Dalam orasi yang disampaikan oleh perwakilan aliansi pelajar dan mahasiswa, mereka dengan tegas menolak program MBG dan menuntut agar pemerintah menyediakan pendidikan gratis yang berkualitas. “Kami menolak dengan tegas Makanan Bergizi Gratis. Kami, orang Papua, lebih membutuhkan sekolah gratis dibandingkan makan bergizi gratis. Jadi, mohon pemerintah menerima aspirasi kami dan menyampaikan kepada pemerintahan yang lebih tinggi, dalam hal ini Pak Presiden Prabowo,” ungkap koordinator lapangan, Nais Kabak.
Setelah menyampaikan aspirasi yang telah ditandatangani oleh perwakilan demonstrasi mulai dari siswa SD hingga mahasiswa, mereka berharap agar tuntutan mereka diterima dan ditindaklanjuti dengan baik.
Penjabat Gubernur Dr. Velix V. Wanggai menerima aspirasi tersebut dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelajar yang telah hadir.
“Terima kasih buat semua pelajar yang telah hadir di Honai Besar Provinsi Papua Pegunungan untuk menyampaikan aspirasi kalian. Ini baru pertama kalinya saya mendengar secara langsung apa yang menjadi aspirasi dari adik-adik semua. Semua aspirasi dari adik-adik kita terima dan kita akan bahas bersama. Jika kita bahas sekarang, maka tidak akan ada habisnya. Nanti kita akan undang perwakilan dari semua yang hadir untuk diskusi bersama,” kata Velix.
Setelah mendengar apa yang menjadi harapan dari aliansi pelajar dan mahasiswa, mereka langsung membubarkan diri dengan tertib tanpa ada hambatan.
Sementara itu sebelumnya dalam orasi dalam demo tersebut antara lain menyampaikan program ini tidak berguna bagi siswa dan siswi di seluruh Indonesia, khususnya di enam provinsi Papua, jika hanya memberikan makanan bergizi gratis dengan anggaran sebesar itu. Mereka menegaskan bahwa yang lebih dibutuhkan adalah fasilitas sekolah yang lengkap, penambahan guru-guru di setiap sekolah, dan pendidikan gratis.
“Yang kami butuhkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 28 C adalah setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak. Namun kenyataannya, kami pelajar dan mahasiswa Provinsi Papua Pegunungan tidak pernah mendapatkan pendidikan yang layak. Fasilitas sekolah kurang lengkap, guru-guru tidak lengkap, dan biaya sekolah mahal,” ujar perwakilan Aliansi.
Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Papua Pegunungan dengan tegas menyatakan sikap bahwa:
1. Menolak tegas program Prabowo Memberikan Makanan Bergizi Gratis.
2. Menolak tegas penempatan TNI Polri di setiap sekolah.
3. Jika ada siswa yang meninggal dunia akibat makanan bergizi gratis di setiap jenjang pendidikan dari TK PAUD sampai dengan perguruan tinggi, maka guru dari sekolah tersebut yang akan bertanggung jawab atas nyawanya.
Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Papua Pegunungan juga menuntut:
1. Pendidikan gratis di seluruh tanah Papua dari TK PAUD sampai dengan perguruan tinggi.
2. Penambahan fasilitas sekolah yang tidak lengkap.
3. Penambahan guru-guru yang tidak lengkap di setiap sekolah.
Mereka berharap bahwa tuntutan ini dapat segera dipenuhi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi generasi muda di wilayah tersebut.
Penutup
Aksi damai ini menyoroti pentingnya dialog antara pemerintah dan pelajar dalam mencapai solusi yang bijaksana dan adil. Diharapkan dengan adanya respon positif dari pemerintah, kebutuhan pendidikan di Papua Pegunungan dapat segera terpenuhi sehingga menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda.
Pos Terkait
Tidak ada komentar