Polda Papua Terjunkan Beras SPHP ke Wilayah Udara Terpencil
Wamena, 9 Desember 2025 — Dalam rangka pengendalian harga beras menjelang Natal dan Tahun Baru 2025–2026, Polda Papua menggelar pelepasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara serentak di 42 kota/kabupaten di enam provinsi wilayah Papua Raya. Total beras yang disalurkan mencapai 4.634 ton.
Kegiatan ini dipusatkan di Mapolda Papua dan diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran kepolisian dan pemerintah daerah di masing-masing provinsi. Untuk wilayah Papua Pegunungan, seremoni pelepasan dilaksanakan di Mapolres Jayawijaya dan dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Pegunungan.
Kapolda Papua, Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si., dalam sambutannya menekankan bahwa Papua memiliki tantangan geografis yang berat, terutama di wilayah pegunungan dan pedalaman. Cuaca ekstrem dan keterbatasan akses transportasi membuat distribusi bahan pangan menjadi sulit.
“Beras bukan sekadar kebutuhan pokok, tetapi simbol ketenangan hidup. Ketika harga beras naik, keresahan masyarakat ikut meningkat. Oleh karena itu, stabilitas harga beras menjadi prioritas yang harus dijaga,” ujar Kapolda.
Ia menyebut beberapa wilayah seperti Lanny Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang (Oksibil), dan Yahukimo sebagai daerah yang hanya dapat dijangkau melalui jalur udara, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam distribusi logistik.
Menjelang Natal dan Tahun Baru, sebanyak 580 ton beras SPHP akan didistribusikan ke tiga provinsi utama, yakni Provinsi Papua 280 ton, Provinsi Papua Pegunungan 160 ton dan Provinsi Papua Selatan140 ton.
Beras tersebut dikonsolidasikan melalui enam gudang Bulog, kemudian didistribusikan melalui jalur darat, laut, dan udara ke 15 gudang filial di tiga provinsi. Selanjutnya, beras disalurkan secara merata melalui Gerakan Pangan Murah dan mitra pedagang.
Polda Papua memastikan harga beras SPHP tetap berada pada kisaran Rp13.500 per kilogram atau Rp67.500 per 5 kilogram. Setiap potensi penyimpangan harga akan ditindak tegas oleh Satgas Daerah Pengendalian Harga Beras.
Plt. Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Ekonomi dan Keuangan, Dr. Isak Yando, SE., M.Si., menyatakan bahwa pengendalian harga pangan merupakan bagian dari kebijakan nasional yang sejalan dengan program Astacita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Dengan pengendalian yang dilakukan pemerintah, diharapkan stabilitas harga barang di Papua Pegunungan menjelang Natal dan Tahun Baru tetap terjaga,” ujarnya.
Kapolres Jayawijaya, AKBP Anak Agung Made Satriya Bimantara, S.IK menambahkan bahwa dari total 900 ton beras SPHP yang dialokasikan untuk Papua Pegunungan, 200 ton ditujukan khusus untuk Jayawijaya. Namun, hingga awal Desember, realisasi distribusi baru mencapai 309,5 ton.
Distribusi beras di Papua Pegunungan ditopang oleh dua gudang utama, yakni Bulog Wamena dan Bulog Timika. Bulog Wamena melayani enam kabupaten, termasuk Puncak Jaya, sementara Bulog Timika melayani tiga kabupaten lainnya.
Sementara itu, Wakil Pimpinan Cabang Bulog Wamena, Bahrul Ulum, memastikan bahwa stok beras di gudang masih mencukupi. Dua gudang utama di Jalan Ambon dan Jalan Muai Wamena memiliki kapasitas hingga 300 ton.
“Setelah distribusi 160 ton, stok tersisa 5 ton. Namun pengangkutan rutin dari Jayapura dan Timika memastikan ketersediaan tetap aman hingga akhir tahun,” jelas Bahrul.
Untuk Kabupaten Puncak Jaya, distribusi dilakukan melalui Wamena karena akses darat lebih memungkinkan. Seluruh kebutuhan beras, baik untuk ASN, tenaga kesehatan, maupun bantuan pangan, disuplai dari Wamena.
Tidak ada komentar