Rumah untuk Rakyat: Harapan Baru di Tanah Papua Pegunungan
Wamena, 11 Agustus 2025 — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempersiapkan pembangunan 2.200 unit rumah bagi masyarakat di delapan kabupaten. Program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Prabowo Subianto dan dijadwalkan mulai dikerjakan tahun ini.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, menyampaikan bahwa tim teknis dari Kementerian PUPR telah melakukan survei langsung ke delapan distrik di wilayah Papua Pegunungan. “Koordinasi dan penentuan penerima bantuan menjadi tanggung jawab Gubernur dan para Bupati. Kehadiran dua menteri dalam waktu dekat akan memastikan kesiapan pemerintah daerah,” ujarnya saat ditemui di Wamena.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP RI, Dr. Imran, menegaskan bahwa pembangunan akan mengikuti standar rumah sehat dengan struktur bangunan yang kokoh. Ia juga menyoroti tantangan geografis Papua Pegunungan yang bervariasi, mulai dari dataran hingga pegunungan, yang berdampak pada biaya dan mobilitas pembangunan.
“Penilaian terhadap kondisi tanah dan kebutuhan biaya menjadi bagian penting dari proses ini. Tim kami yang terdiri dari 56 personel telah turun ke lapangan untuk melakukan kajian teknis,” jelas Imran.
Gubernur Papua Pegunungan, Dr. John Tabo, menyatakan bahwa pembangunan rumah ini merupakan program prioritas yang langsung diperintahkan oleh Presiden. Dari total 2.200 unit, sebanyak 2.000 rumah bertipe 45 akan diberikan kepada masyarakat umum, dan 200 rumah bertipe 90 diperuntukkan bagi kepala suku.
“Rumah kepala suku dirancang lebih besar karena memiliki fungsi sosial sebagai tempat berkumpul warga saat terjadi persoalan di kampung. Ini adalah bentuk perhatian luar biasa dari Presiden kepada masyarakat Papua Pegunungan,” kata Tabo.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam melengkapi rumah-rumah tersebut. Para Bupati diminta mengalokasikan dana Otonomi Khusus tahun depan untuk pengadaan kasur, selimut, dan perlengkapan rumah lainnya.
Terkait keamanan pembangunan, Gubernur menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. “Kami percaya masyarakat pegunungan memiliki nilai adat dan budaya yang kuat. Jangan ada yang mengganggu proses pembangunan ini,” tutupnya.
Program pembangunan 2.200 rumah ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Papua Pegunungan, sebagai provinsi termuda yang kini mulai menata fondasi kesejahteraan warganya.
Tidak ada komentar