
Wamena, 10 Februari 2026 — Sales Area Manager Papua Selatan–Pegunungan, Endru Tambunan, menegaskan komitmen PT Pertamina Patra Niaga dalam mendukung penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tertib dan tepat sasaran. Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi bersama Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Pemerintah Daerah Papua Pegunungan di Hotel Grand Baliem.
Menurut Endru, kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan aparat penegak hukum dalam menjelaskan aturan penyaluran BBM bersubsidi. Pertamina mendorong Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induk untuk segera mengimplementasikan mekanisme barcode dalam penyaluran solar maupun pertalite.
“Kami butuh dukungan dari pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi, agar implementasi ini bisa berjalan lancar dan aman di lapangan. Jayawijaya adalah hub utama yang melayani kabupaten lain di Papua Pegunungan. Karena itu, jangan sampai kuota BBM bersubsidi di Jayawijaya kurang sehingga menghambat distribusi ke daerah lain,” jelas Endru.
Ia menambahkan bahwa Pertamina selalu mendorong pemerintah kabupaten untuk mengusulkan tambahan kuota ke BPH Migas, mengingat penentuan kuota bukan kewenangan Pertamina, melainkan BPH Migas. Pertamina hanya bertugas sebagai operator penyaluran di SPBU.
Terkait sistem barcode, Endru menjelaskan bahwa mekanisme ini akan menggunakan aplikasi MyPertamina, sebagaimana telah diterapkan di wilayah lain dan diakui oleh BPH Migas. “Untuk penerapannya, kami menunggu kesiapan pemerintah daerah. Jika sudah ada surat edaran dari bupati atau gubernur, maka sistem barcode bisa langsung dijalankan. Di SPBU sendiri akan disiapkan jaringan untuk mendukung penerapan sistem ini,” ujarnya.
Dengan adanya sistem barcode, Pertamina berharap distribusi BBM bersubsidi di Papua Pegunungan dapat lebih transparan, adil, dan tepat sasaran, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Tidak ada komentar