Transparansi Seleksi CPNS dan PPPK: DPRD Mamberamo Raya Minta Penjelasan BKD
Burmeso, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamberamo Raya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada Kamis (5/6), guna membahas polemik dan ketidakjelasan proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori II (K2) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
RDP yang digelar di ruang rapat DPRK ini di Pimpin oleh Wakil Ketua I sementara DPRK Dony Pateh dan dihadiri oleh sejumlah anggota legislatif, Kepala BKD Yakobus Kawena, SH, serta Forum Aliansi Honorer Nasional ( AHN ), dan para pelamar yang merasa dirugikan dalam proses seleksi tersebut.
Wakil Ketua I Sementara DPRD Mamberamo Raya Dony Pateh usai memimpin RDP mengatakan bahwa forum RDP ini penting untuk mengurai berbagai persoalan yang timbul dalam proses seleksi CPNS dan PPPK, khususnya dari jalur K2 yang sudah lama mengabdi namun belum mendapatkan kejelasan status kepegawaian.
” RDP ini sebagai tindaklanjut atas adanya pengaduan dari pencaker maupun Forum AHN kepada Dewan, sehingga kami tindaklanjuti untuk memanggil Kepala BKD untuk mendapatkan penjelasan terkait rekrutmen CPNS, karena kami dewan menerima banyak aduan masyarakat terkait proses yang tidak transparan, mulai dari pengumuman hasil seleksi hingga dugaan manipulasi data. Oleh sebab itu DPRD berkewajiban mengawal aspirasi rakyat, terutama para tenaga honorer K2 yang sudah belasan tahun mengabdi dinegri ini,” Dony Pateh.
Dikatakan Dony Pateh bahwa dari hasil RDP yang digelar Dewan bersama BKD tersebut, ternyata ada Formasi CPNS tahun 2021 lalu, yang belum dibuka penerimaanya oleh Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, oleh sebab itu DPRD mendorong agar BKD sebagai instansi teknis harus melaporkan kepada pimipinan daerah dan segera melakukan kordinasi dengan BKN maupun Menpan agar formasi tersebut dapat diambil kembali dan dibuka pada tahun ini, namun harus dikhusunya kepada orang asli mamberamo ( OAM ).
,” Kami Dewan sudah berkomitmen untuk mengawal proses rekrutmen CPNS maupun P3K sampai tuntas yang diduga banyak terjadi persoalan. Dan setelah kami mendengar penjelasan dari kepala BKD ternyata ada formasi CPNS tahun 2021 sebanyak 218 Formasi yang tidak dibuka penerimaan, sehingga kami dewan mendesak kepada BKD dan Pemda agar ditahun ini harus melakukan pendaftaran CPNS tetapi harus formasinya diutamakan kepada orang asli Mamberamo Raya ( OAM) ,” terang Dony Pateh.
Selain itu sebut Dony Pateh bahwa penjelasan BKD terkait kuota khusus K2 sebanyak 500 Formasi yang diberikan Pemrov Papua, namun khusus di Mamberamo Raya terdapat Formasi P3K sebanyak 250 formasi yang dimasukan kedalam kuota K2, ini murni kebijakan Menpan RB di Jakarta, sehingga daerah hanya menerima hasil yang ada.
Senada disampaikan Piter Awantano anggota DPRD Mamberamo Raya bahwa dari hasil RDP bersama Kepala BKD tersebut, Awanto mengakui carutnya marutnya data honorer dikabupaten mamberamo raya selama ini disebabkan perilaku pejabat pimpinan OPD yang kerap kali membawa keluarga, sanak saudara untuk dimasukan menjadi pegawai honorer di OPD masing – masing tanpa mendapatkan SK Bupati sebagai honor daerah ( honda ), kondisi ini menyebabkan data honorer dikabupaten mamberamo setiap tahun meningkat.
,” Perilaku pejabat dikabupaten ini, setiap kepala OPd yang baru dilantik selalu ambil keluarganya untuk jadi honor di OPD, akibatny data honorer di mamberamo ini meningkat dan membebani APBD setiap tahun. Hari ini Dewan melakukan RDP dengan BKD ada gambaran penyebab carut marut rekrutmen K2 dan P3K yang tidak pernah tuntas. Tetapi setelah kami Pimpinan Dewan definit dan AKD terbentuk, kita anggap panggil semua OPD untuk melakukan hearing, agar persoalan kepegawaian didaerah bisa di tata lebih baik karena jumlah pegawai kita mencapai 2323 PNS, dan akan ditambah lagi yang formasi CPNS 2024 sebanyak 785 makam total PNS dimamberamo raya mencapat 3108 PNS, dan ini dampaknya APBD kita tidak sehat karena belanja Pegawai lebih besar dari pada belanja publik ,” tandas Piter Awantano.
Tidak ada komentar